Layanan pasang iklan media : 082173436941
Terkini
37
×

Sebarkan artikel ini

 

Halsel – Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, hering bersama massa aksi demonstrasi, di ruang rapat lantai II kantor bupati halmahera selatan, pada Senin (13/5/24).

Promosi usaha atau Personal branding Anda??
Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut.

Aksi demonstrasi, di lakukan sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Organisasi Cipayung meliputi KPR, LMND, Forum Sekber, PMII, GAMKI dan HMI.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bupati Bassam Kasuba mencopot Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigarasi, Noce Totononu.

Desakan ini buntut tiga karyawan dipecat oleh PT Wanatiara Persada, setelah melakukan aksi memperingati Hari Buruh Internasional (may day).

Bupati Bassam Kasuba di hadapan para pendemo menanggapi beberapa point yang menjadi tuntutan, pertama meminta pihak Management PT. Wanatiara Persada agar menarik kembali surat PHK terhdap 3 karyawan, dia mengaku belum dapat keterangan dari Disnakertrans maupun Perusahaan.

Akan tetapi lanjut Bupati Bassam, apa yang menjadi hak dari warga masyarakat Halmahera Selatan, yang kemudian itu dilanggar Perusahaan maka Pemkab Halmahera Selatan melalui Disnakertrans akan mengawal.

“Posisi Pemkab Halmahera Selatan itu berada di pihak Msyarakat, jika itu ada yang dilanggar.”tegas Bupati.

Lanjut terkait desakan pembentuk Perda Serikat Buruh, kata Bupati ini sangat penting akan tetapi membutuhkan proses panjang mulai usulan, kemudian kajian dan sebagainnya sehingga harus bersabar.

Tetapi kata Bupati pihaknya mendukung pembentukan Perda ini karena dianggap penting.

Selanjutnya terkait desakan Disnakertrans mengawal penuh pembentukan Serikat Buruh, mendapat dukungan penuh dari Bupati dan akan menginstruksikan ke Disnakertrans Halmahera Selatan untuk mengawal pembentukan Serikat Buruh.

Sedangkan permintaan massa pendemo agar Bupati mencopot Kadisnakertrans Halmahera Selatan, karena dianggap mendukung pihak Perusahaan, menurut Bupati harus dipertimbangkan karena pencopotan pejabat harus didasari pada alasan kongkrit dan bukti yang jelas.

“Saat ini saya (Bupati, Red) dibatasi oleh Pemerintah pusat terkait kebijakan mutasi pejabat, sehingga butuh alasan yang kongkrit tidak asal main copot.”tandas Pria kelahiran Islamabad Pakistan itu.