FAKTAHALMAHERA.COM— Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, meluapkan kritik pedas terhadap tata kelola distribusi BBM subsidi jenis Bio Solar di Maluku Utara yang dinilai sarat ketertutupan, tidak berpihak pada daerah, dan berpotensi membuka ruang penyimpangan.
Di hadapan Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, pihak Pertamina, Forkopimda, hingga pemerintah kabupaten/kota dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Malut, Sofifi, Senin (18/05/2026), Helmi secara terbuka “menguliti” carut-marut distribusi BBM subsidi yang selama ini terjadi di daerah.
Ia mempertanyakan dasar pembagian kuota Bio Solar yang dinilai tidak pernah dijelaskan secara transparan kepada pemerintah daerah, meski daerah menjadi pihak yang paling merasakan dampak ketika kelangkaan terjadi.
“Daerah ini cuma dijadikan sasaran amarah masyarakat saat BBM langka. Tapi soal kuota, distribusi, dan siapa yang menikmati BBM subsidi itu justru ditutup-tutupi dari pemerintah daerah,” tegas Wabub Halsel,Helmi Umar Muchsin.
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah tidak pernah diberikan data utuh terkait distribusi Bio Solar untuk sektor transportasi, pertanian, perikanan maupun sektor lainnya.
“Kuota Bio Solar itu sebenarnya mengalir ke mana? Untuk siapa? Berapa besarannya? Pemerintah daerah tidak pernah tahu secara jelas. Ini yang menimbulkan tanda tanya besar,” katanya.
Helmi menilai pola distribusi yang tertutup tersebut berbahaya karena berpotensi memicu permainan kuota hingga penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.
“Kalau sistemnya tidak transparan, wajar publik curiga ada yang bermain di balik distribusi BBM subsidi ini,” sindirnya tajam.
Ia juga menyebut pemerintah daerah selama ini hanya dijadikan “pemadam kebakaran” ketika terjadi antrean panjang dan kelangkaan BBM di SPBU.
“Begitu BBM langka, kepala daerah diserang masyarakat. Padahal kewenangan kami dibatasi, data tidak dibuka, pengawasan pun tidak melibatkan daerah secara penuh,” ujarnya.
Tak hanya itu, Helmi turut menyoroti kebijakan harga Dexlite yang dinilai tidak realistis dan justru memperparah tekanan terhadap kuota Bio Solar subsidi.
Menurutnya, selisih harga yang terlalu tinggi membuat masyarakat dan pelaku transportasi berbondong-bondong meninggalkan Dexlite dan beralih ke Bio Solar subsidi.
“Negara jangan tutup mata. Ketika Dexlite dibuat mahal, otomatis semua orang pindah ke Bio Solar. Akibatnya kuota jebol dan daerah yang menanggung kekacauan,” katanya.
Ia mempertanyakan apakah kebijakan tersebut pernah dihitung dampaknya secara serius terhadap daerah, khususnya wilayah kepulauan seperti Maluku Utara yang sangat bergantung pada distribusi BBM untuk mobilitas orang dan barang.
“Pusat membuat kebijakan, daerah yang disuruh menanggung akibatnya. Ini pola lama yang terus berulang,” tegasnya.
Dalam forum itu, Helmi juga membongkar potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat distribusi BBM yang masih mengambil pasokan dari provinsi lain sehingga pajak penjualannya masuk ke daerah lain.
Padahal, Halmahera Selatan disebut telah memiliki terminal sendiri yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menopang distribusi BBM di wilayah tersebut.
“Kadang BBM masuk dari luar daerah lalu pajaknya lari ke daerah lain. Halsel hanya kebagian dampaknya, sementara potensi PAD hilang begitu saja,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap daerah dalam tata kelola distribusi energi nasional.
Helmi pun mendesak Pertamina dan BPH Migas membuka seluruh data distribusi BBM subsidi secara transparan kepada pemerintah daerah serta memperketat pengawasan di SPBU dan APMS.
“Jangan sampai kuota habis tapi tidak jelas siapa yang menikmati. Kalau perlu diaudit secara terbuka. Publik harus tahu BBM subsidi ini benar-benar sampai ke rakyat atau tidak,” tandasnya.
Redaksi: Draken/”
