FAKTAHALMAHERA.COM– Pembangunan berbagai infrastruktur besar di kawasan industri nikel di Kecamatan Obi kembali menuai kritik tajam. Di tengah berdirinya fasilitas berskala besar, termasuk pembangunan bandara untuk menunjang mobilitas industri, kebutuhan dasar masyarakat Desa Kawasi dalam sektor transportasi laut justru dinilai belum mendapat perhatian serius.
Bagi masyarakat Kawasi, pelabuhan speed boat bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan akses vital yang menjadi urat nadi transportasi lintas pulau. Tanpa pelabuhan yang layak, warga harus menghadapi risiko besar setiap kali menyeberang laut, terutama ketika cuaca buruk melanda perairan Obi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai arah prioritas pembangunan di wilayah lingkar tambang. Infrastruktur besar yang menunjang kepentingan industri dapat dibangun dengan cepat, sementara fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat setempat justru tak kunjung direalisasikan.
Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH), Ady Hi Adam, menilai situasi tersebut sebagai bentuk ketimpangan pembangunan yang tidak sejalan dengan semangat keadilan bagi masyarakat lingkar tambang.
Menurutnya, jika pembangunan bandara dengan anggaran besar dapat diwujudkan untuk mendukung operasional industri, maka tidak ada alasan rasional bagi perusahaan maupun pihak terkait untuk menunda pembangunan pelabuhan speed boat yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Kawasi.
“Kalau bandara bisa dibangun dengan cepat untuk menunjang kepentingan industri, maka seharusnya pelabuhan speed boat yang menjadi kebutuhan vital masyarakat Kawasi juga bisa diwujudkan. Ini soal prioritas dan keberpihakan. Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi pada kepentingan korporasi, sementara kebutuhan dasar rakyat diabaikan,” tegas Ady kepada media ini, Rabu (05/03/2026).
Ia menjelaskan bahwa masyarakat Kawasi selama ini masih harus menggunakan fasilitas seadanya untuk naik turun perahu, bahkan dalam kondisi cuaca ekstrem. Situasi tersebut dinilai sangat berisiko bagi keselamatan warga yang bergantung pada transportasi laut untuk berbagai aktivitas, mulai dari mobilitas antarwilayah hingga distribusi kebutuhan pokok.
Menurut BARAH, kondisi tersebut sangat ironis jika dibandingkan dengan besarnya nilai investasi industri nikel yang beroperasi di wilayah tersebut. Apalagi, kawasan Kawasi merupakan salah satu wilayah yang memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas pertambangan yang menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan.
“Kita harus jujur melihat fakta. Salah satu penyumbang PAD terbesar di Halsel datang dari sektor pertambangan, dan salah satu korporasi besar berada di Kawasi. Artinya, tanah Kawasi ikut menopang ekonomi daerah. Maka sudah sepatutnya masyarakat Kawasi juga merasakan keadilan pembangunan,” ujarnya.
BARAH juga menilai bahwa narasi pembangunan yang selama ini digembar-gemborkan melalui berbagai proyek besar seharusnya tidak mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat lingkar tambang. Pembangunan yang hanya fokus pada fasilitas industri tanpa memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dinilai akan memperlebar ketimpangan sosial.
“Investasi tidak boleh hanya melahirkan bangunan megah dan angka produksi besar. Ukurannya harus jelas: apakah masyarakat di sekitar tambang hidupnya semakin layak atau tidak. Kalau rakyat masih kesulitan akses transportasi dasar, berarti ada yang keliru dalam arah pembangunan,” kata Ady.
Karena itu, BARAH mendesak pemerintah daerah maupun pihak perusahaan untuk segera mengambil langkah konkret dalam merealisasikan pembangunan pelabuhan speed boat bagi masyarakat Kawasi. Menurut mereka, keberadaan pelabuhan yang layak tidak hanya menyangkut mobilitas warga, tetapi juga menyangkut keselamatan dan hak dasar masyarakat.
BARAH menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar tidak berhenti pada wacana semata. Bagi mereka, kehadiran investasi besar di wilayah Obi harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lingkar tambang, bukan hanya menghadirkan kemajuan bagi sektor industri semata.
Redaksi: Draken/”
