FAKTAHALMAHERA.COM– Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Barisan Rakyat Halmahera selatan (BARAH) bersama Perhimpunan advokat muda Indonesia (PHAI) di Kantor DPRD Halmahera Selatan, Selasa 25 September menyoroti pelantikan empat kepala desa oleh Bupati Halmahera Selatan. Pelantikan tersebut dinilai bermasalah karena keempat kepala desa sebelumnya sudah dibatalkan Surat Keputusannya (SK) oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam aksi tersebut, massa diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Halsel, Muslim Hi. Rakib, didampingi Ketua Komisi I DPRD Halsel, Hi. Munawir Kasuba, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Massa aksi meminta dilaksanakannya hearing terbuka.
Namun dalam forum tersebut muncul perbedaan pandangan. Ketua Komisi I, Hi. Munawir Kasuba, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan telaah terkait kisruh empat kepala desa tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua I, Muslim Hi. Rakib, menegaskan bahwa persoalan ini segera dibawa ke unsur pimpinan DPRD untuk kemudian diputuskan melalui rapat pimpinan bersama fraksi-fraksi, apakah dikeluarkan rekomendasi atau bahkan berbentuk Hak Angket.
Perbedaan pernyataan ini menuai kritik. Presiden BARAH, Ady Ngelo, menilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini di Komisi I. Ia menuding telah terjadi barter politik, mengingat Ketua Komisi I, Munawir Kasuba, memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Bassam Kasuba.
“Dalam satu lembaga kok bisa berbeda pandangan soal kasus serius seperti ini. Ini jelas-jelas menimbulkan tanda tanya besar bagi publik. Kami menduga ada barter politik yang terjadi di Komisi I, apalagi Ketua Komisi I adalah sepupu dari Bupati. Sikap seperti ini tidak sehat untuk demokrasi,” tegas Ady Ngelo kepada media ini, Kamis (25/09/2025).
Meski begitu, BARAH tetap memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua I DPRD Halsel. Ady Ngelo menilai keberanian Muslim Hi. Rakib untuk mempercepat proses penyelesaian masalah menjadi bukti adanya integritas di lembaga legislatif.
“Kami salut kepada Wakil Ketua I DPRD Halsel yang berani mengambil sikap berbeda. Kalau saja lebih banyak anggota dewan yang seperti beliau, kami yakin DPRD akan lebih dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Ketua PHAI, Safri Nyong, SH. Ia menilai sikap Komisi I DPRD Halsel justru menimbulkan kecurigaan publik.
“Kami bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar anggota Komisi I sudah kehilangan independensi dalam kasus ini. Ada indikasi kuat mereka sudah masuk angin. Padahal masyarakat sangat berharap DPRD bisa menjadi penyeimbang pemerintah daerah, bukan malah ikut melanggengkan pelanggaran hukum,” kata bung sinyo.
Namun demikian, Sinyo juga menegaskan apresiasinya kepada Wakil Ketua I DPRD Halsel, Muslim Hi. Rakib.
“Sejujurnya kami mengapresiasi Wakil Ketua I atas keinginan baiknya untuk mempercepat materi tuntutan massa aksi. Hari ini, kalau saja 10 orang anggota DPRD Halsel punya mental dan nurani seperti beliau, maka integritas DPRD secara kelembagaan akan jauh lebih terjamin,” pungkas sinyo.
Aksi demonstrasi ini menjadi sorotan publik, terutama terkait integritas lembaga DPRD Halsel dalam mengawal persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan supremasi hukum.
Redaksi: Draken/”
