FAKTAHALAMAHERA.COM – Kondisi pelayanan publik di tingkat desa kembali menjadi sorotan. Warga Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, terpaksa melakukan aksi pemalangan kantor desa sebagai bentuk protes atas tidak berjalannya pelayanan pemerintahan desa.
Pemalangan Kantor Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Halmahera Selatan, terjadi pada Januari 2026 yang dilakukan oleh warga setempat. Aksi ini dipicu oleh tuntutan warga kepada pemerintah desa yang dinilai tidak menjalankan fungsi pelayanan secara maksimal.
Aksi ini juga dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai lamban merespons persoalan di desa, khususnya terkait janji untuk menurunkan atau mengevaluasi Penjabat (PLT) Kepala Desa Guruapin yang hingga kini belum terealisasi.
Masyarakat mengaku sudah resah karena pelayanan administrasi di desa praktis tidak berjalan. Hal ini diperparah dengan keberadaan Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang disebut lebih sering berkantor di luar desa dibandingkan di kantor desa itu sendiri.
“Sudah lama kami tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Kantor desa bahkan sudah tidak berfungsi karena kami palang sebagai bentuk protes,” ungkap salah satu warga.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH), Ady Ngelo, menyampaikan bahwa secara pribadi maupun kelembagaan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Selatan. Namun, hasil koordinasi tersebut dinilai belum membuahkan solusi.
“Secara pribadi dan kelembagaan kami sudah berkoordinasi dengan Kadis DPMD dan Sekda, tetapi hanya diminta untuk menunggu dan terus menunggu tanpa kejelasan,” tegas Ady kepada media ini, Jum’at (03/04/2026).
Lebih lanjut, Ady juga meminta perhatian langsung dari Bupati Halmahera Selatan, Ali Basam Kasuba, serta secara khusus kepada Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin agar memberi perhatian serius terhadap persoalan yang terjadi di Desa Guruapin.
“Kami meminta kepada Bupati Halsel, Bapak Ali Basam Kasuba, dan khususnya Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin agar memberi perhatian serius terhadap kondisi di Desa Guruapin yang saat ini mengalami krisis pelayanan,” ujarnya.
Ia menilai, persoalan pelayanan publik di desa seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, jika dibiarkan berlarut-larut, konflik pelayanan seperti ini berpotensi memicu persoalan yang lebih besar di tengah masyarakat.
“Mestinya hal-hal yang menyangkut pelayanan di desa itu harus diutamakan. Jangan dianggap sepele, karena konflik pelayanan seperti ini bisa berimbas pada hal-hal lain yang tidak kita inginkan,” tambahnya.
Di tengah situasi ini, masyarakat menaruh harapan pada kunjungan kerja Wakil Bupati Halmahera Selatan ke wilayah Kayoa yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Warga berharap kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan.
Masyarakat mendesak agar Wakil Bupati turun langsung ke Desa Guruapin untuk mendengar aspirasi warga dan memastikan adanya langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.
“Jangan hanya datang seremonial. Kami butuh solusi nyata. Datang dan lihat sendiri kondisi pelayanan di desa kami,” tegas warga.
Hingga berita ini dirilis, belum ada langkah tegas dari pemerintah daerah terkait penyelesaian persoalan di Desa Guruapin. Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan agar pelayanan publik di desa dapat kembali berjalan normal dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
Redaksi: Draken/”
