FAKTAHALMAHERA.COM — Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan bersama DPRD kembali menjadi sorotan publik. Pembiayaan perbaikan kapal Halsel Express yang diketahui dalam kondisi rusak dinilai lebih diprioritaskan dibanding perbaikan jalan rusak di dalam Pasar Sayur Labuha, yang merupakan pusat aktivitas ekonomi warga.
Sorotan ini menguat karena retribusi keluar-masuk pasar—yang selama ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)—disebut-sebut justru diarahkan untuk pembiayaan perbaikan kapal tersebut, alih-alih digunakan memperbaiki infrastruktur jalan pasar yang setiap hari dilalui pedagang dan pembeli.
Kondisi jalan di dalam Pasar Sayur Labuha sendiri telah lama dikeluhkan masyarakat. Jalan yang rusak dan becek dinilai mengganggu aktivitas jual beli, terutama bagi para petani yang memasarkan hasil pertanian mereka di lokasi tersebut. Pasar ini diketahui menjadi titik utama perputaran komoditas pertanian warga Halmahera Selatan, sejalan dengan semangat program agromaritim yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.
“Ini seperti pola pikir yang terbalik. Infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat justru diabaikan, sementara anggaran diarahkan ke perbaikan kapal yang sudah rusak,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi hal ini, Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH), Ady Hi Adam, turut angkat bicara. Ia menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan skala prioritas yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Jalan di Pasar Sayur Labuha itu urat nadi ekonomi rakyat. Di situlah hasil pertanian warga dipasarkan setiap hari. Kalau jalannya rusak, becek, dan tidak layak, maka yang terdampak langsung adalah petani dan pedagang kecil. Ini harusnya jadi prioritas utama pemerintah, bukan justru memperbaiki kapal yang kondisinya sudah rusak,” tegas Ady kepada media ini, Minggu (25/01/2026).
Menurutnya, jika alasan pemerintah belum memperbaiki jalan karena persoalan sengketa lahan, maka seharusnya pemerintah daerah hadir menyelesaikan persoalan tersebut, bukan membiarkannya berlarut-larut.
“Kalau ada sengketa lahan, itu tugas pemerintah untuk menyelesaikan. Jangan jadikan itu alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak boleh kalah oleh persoalan administratif sementara rakyat setiap hari merasakan dampaknya,” tambahnya.
Ady juga mempertanyakan arah kebijakan penganggaran terhadap Halsel Express yang dinilainya terkesan dipaksakan masuk dalam prioritas belanja daerah.
“Masyarakat patut bertanya, apakah ini benar-benar bagian dari mendukung program agromaritim, atau ada kepentingan lain di balik pembiayaan kapal tersebut, mengingat kondisi kapal yang rusak dan sempat menjadi sorotan persoalan hukum,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan maupun DPRD Halmahera Selatan terkait alasan prioritas anggaran tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan terbuka sekaligus segera mengambil langkah nyata memperbaiki akses jalan di Pasar Sayur Labuha demi kelancaran aktivitas ekonomi warga.
Redaksi: Draken/”
