FAKTAHALMAHERA.COM — Pembangunan infrastruktur transportasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menjadi sorotan. Di tengah pembangunan Bandara Soligi yang disebut telah memasuki proses pembangunan serta berbagai agenda pembangunan strategis di kawasan tersebut, masyarakat justru masih mempertanyakan realisasi pelabuhan speedboat yang selama ini dinantikan sebagai akses transportasi antarpulau.
Pelabuhan speedboat dinilai sangat penting bagi masyarakat Kawasi dan desa-desa di sekitarnya. Namun, hingga kini pembangunan fasilitas tersebut dinilai belum memiliki kepastian yang jelas dan masih sebatas janji yang disampaikan pihak perusahaan melalui komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Harita Group.
Kondisi ini dinilai kontras dengan pembangunan sejumlah infrastruktur lain di kawasan Obi. Bandara disebut telah masuk dalam agenda pembangunan strategis nasional (PSN), sementara Bandara Soligi disebut telah memasuki proses pembangunan.
Masyarakat kemudian mempertanyakan mengapa pembangunan sebuah pelabuhan speedboat yang menjadi kebutuhan langsung warga untuk akses lintas pulau justru begitu sulit direalisasikan.
Pelabuhan tersebut bukan hanya berkaitan dengan transportasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Akses laut yang layak dibutuhkan untuk memperlancar perdagangan, distribusi barang, mobilitas masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta hubungan masyarakat Kawasi dengan wilayah lain di Pulau Obi.
BARAH Kutuk Janji Pembangunan Harita
Sorotan keras datang dari Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH). Organisasi tersebut mengaku kecewa terhadap apa yang mereka nilai sebagai janji pembangunan yang belum kunjung direalisasikan oleh pihak Harita.
Ketua Umum BARAH, Ady Hi Adam, mengutuk keras apa yang disebutnya sebagai janji-janji pembangunan yang terus disampaikan namun belum memberikan kepastian kepada masyarakat.
Menurut Ady, kebutuhan masyarakat terhadap pelabuhan speedboat sudah sangat jelas. Karena itu, pihak perusahaan diminta tidak hanya berbicara mengenai komitmen CSR, tetapi membuktikannya melalui pembangunan yang benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.
“BARAH mengutuk keras janji-janji Harita. Masyarakat tidak membutuhkan janji lagi, tetapi membutuhkan bukti nyata. Pelabuhan speedboat ini adalah kebutuhan masyarakat untuk akses antarpulau dan menunjang aktivitas ekonomi,” tegas Ady Hi Adam kepada media ini, Kamis (13/08/2026).
Ady juga menegaskan, BARAH tidak akan berhenti menyuarakan persoalan tersebut. Ia menyebut pihaknya akan kembali turun ke lapangan untuk menyampaikan tuntutan masyarakat kepada pihak perusahaan.
“Ini bukan aksi pertama. Kami akan turun lagi untuk kesekian kalinya ke Harita. Kalau tuntutan masyarakat terus diabaikan, BARAH akan melakukan aksi besar-besaran,” tegasnya.
Bupati Halsel Diminta Jangan Diam
Selain menyoroti pihak perusahaan, BARAH juga mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar mengambil sikap tegas. Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba dinilai tidak boleh hanya menunggu realisasi pembangunan dari pihak korporasi, tetapi harus mengambil peran aktif memastikan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat Obi benar-benar tersedia.
Pemerintah daerah juga didorong agar memastikan penerimaan daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari aktivitas korporasi, dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur prioritas.
“Jangan hanya tinggal diam dan menikmati DBH terbesar dari korporasi, sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan akses transportasi yang layak. DBH harus bisa dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” ujar Ady.
Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih fokus membangun infrastruktur penunjang ekonomi di Kawasi dan Pulau Obi pada umumnya. Jangan sampai pembangunan di kawasan tersebut hanya berorientasi pada kepentingan investasi dan aktivitas korporasi, sementara kebutuhan dasar masyarakat justru tertinggal.
Jangan Hanya Bergantung pada Janji CSR
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah dokumen dan proses administrasi terkait rencana pembangunan pelabuhan speedboat disebut telah diselesaikan. Jika informasi tersebut benar, masyarakat mempertanyakan apa yang menjadi kendala sehingga pembangunan fisik belum juga direalisasikan.
Pihak perusahaan, khususnya melalui program CSR, diharapkan memberikan kepastian mengenai komitmen pembangunan tersebut. Namun, pemerintah daerah juga dinilai harus hadir dan tidak menyerahkan sepenuhnya persoalan infrastruktur masyarakat kepada perusahaan.
Sebab, pembangunan infrastruktur publik merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memastikan konektivitas dan pemerataan pembangunan.
BARAH bersama masyarakat Obi berharap pemerintah daerah, DPRD Halsel, dan pihak perusahaan dapat duduk bersama untuk menentukan langkah konkret. Tidak cukup hanya dengan janji, tetapi harus ada kepastian anggaran, jadwal pembangunan, serta realisasi fisik.
Bagi masyarakat Kawasi dan Pulau Obi, pelabuhan speedboat bukan sekadar proyek pembangunan. Fasilitas tersebut merupakan kebutuhan mendasar untuk membuka akses antarpulau sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
BARAH menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan siap kembali turun ke lapangan apabila tidak ada kepastian mengenai realisasi pembangunan pelabuhan speedboat.
Publik kini menunggu: apakah komitmen pembangunan tersebut akan benar-benar diwujudkan, atau kembali menjadi janji yang tidak kunjung terealisasi?
Redaksi: Draken/”
