FAKTAHALMAHERA.COM– Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat terkait kondisi Danau Karo, yang disebut terancam runtuh akibat aktivitas penggalian tanah secara masif oleh perusahaan tambang nikel di sekitarnya. Struktur tanah di bawah danau dilaporkan terus melemah karena penggalian dilakukan hingga kedalaman lebih dari 10 meter.
Pengambilan tanah yang terjadi di kawasan Gunung dan Tanah Balobang, serta di kiri dan kanan Danau Karo, dinilai telah mengganggu keseimbangan geologis yang terbentuk secara alami. Vegetasi dan struktur tanah yang selama ini bekerja bersama menopang keberadaan danau kini terancam rusak.
Masyarakat menjelaskan bahwa danau dan vegetasi telah berpihak pada struktur tanah yang teratur secara alami, sehingga mampu menjaga kestabilan kawasan. Namun jika struktur tersebut dirusak, maka batas kemampuan tanah untuk menahan beban danau dan vegetasi tidak lagi seimbang, yang berpotensi memicu keruntuhan.
“Jika penggalian terus terjadi tanpa kontrol, struktur tanah akan semakin rapuh. Ini bukan hanya soal danau, tetapi juga soal keselamatan ekosistem dan masyarakat,” ujar salah satu tokoh masyarakat Pulau Obi.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran warga, Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH), Ady Ngelo, turut memberikan pernyataan tegas. Ia menuding bahwa aktivitas penambangan perusahaan yang beroperasi di bawah Harita Group telah memperparah kerusakan struktur tanah di sekitar Danau Karo.
Menurut Ady, pengerukan tanah hingga lebih dari 10 meter di sejumlah titik tidak hanya merusak keutuhan tanah, tetapi juga berpotensi memicu keruntuhan di area danau.
“Danau dan vegetasi di Obi selama ini berdiri di atas struktur alami yang teratur dan saling menopang. Bila struktur itu rusak, kemampuan tanah menahan beban danau serta vegetasi menjadi tidak seimbang dan dapat menimbulkan bencana ekologis,” tegasnya kepada media ini, Sabtu (06/12/2025).
Ia mendesak pemerintah daerah, kementerian lingkungan hidup, dan lembaga geologi untuk segera turun ke lapangan melakukan investigasi menyeluruh dan mengevaluasi aktivitas perusahaan yang diduga terkait.
“Kita tidak boleh menunggu sampai Danau Karo mengalami kerusakan permanen. Pemerintah harus bertindak sebelum terlambat,” tambah Ady.
Hingga berita ini diturunkan, Harita Group belum memberikan tanggapan atas tudingan tersebut.
Redaksi: Draken/”
