FAKTAHALMAHERA.COM – Polemik Dana Bagi Hasil (DBH) Rp4 miliar di Desa Kawasi kini bukan lagi sekadar persoalan teknis pembagian dana, melainkan telah menjelma menjadi potret telanjang kegagalan tata kelola pemerintahan desa dan lumpuhnya fungsi pengawasan negara. Warga menilai, apa yang terjadi bukan kebetulan, tetapi pembiaran sistemik yang berpotensi merugikan hak masyarakat secara kolektif.
Berdasarkan data yang dihimpun dan dihitung warga, 228 KK lama menerima Rp12.000.000 per KK dengan total Rp2.736.000.000. Namun secara bersamaan, 122 KK lama lainnya hanya menerima Rp5.000.000 per KK dengan total Rp610.000.000.
Total dana yang tersalurkan baru Rp3.346.000.000. Artinya, terdapat selisih Rp654.000.000 dari total DBH Rp4 miliar yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada laporan terbuka, dan tidak ada pertanggungjawaban ke publik.
“Ini bukan salah hitung biasa. Ini uang ratusan juta. Kalau tidak bisa dijelaskan, berarti ada yang disembunyikan,” tegas salah satu warga Kawasi yang enggan disebutkan namanya kepada media ini, Rabu (04/02/2026).
Keanehan makin telanjang ketika kelompok KK lama diperlakukan tidak sama, sementara KK baru yang jelas-jelas sudah lama menikah justru dihilangkan dari daftar penerima. Warga menilai pendataan penerima DBH cacat sejak awal dan sarat ketidakadilan.
“Kalau data saja sudah kacau, lalu uang dibagi beda-beda, ini bukan kelalaian lagi, ini sudah mengarah ke permainan,” ujar warga lainnya dengan nada keras.
Ketidakadilan juga tampak pada perlakuan terhadap warga asli Kawasi yang tinggal di luar desa. Sebagian menerima DBH, sebagian tidak, tanpa dasar administrasi yang jelas. Kondisi ini dinilai menciptakan konflik sosial yang disengaja atau dibiarkan.
Persoalan DBH ini terjadi di tengah pemerintahan desa yang praktis tidak berjalan. Kepala Desa Kawasi, Arifin Saroa, disebut warga telah bertahun-tahun tidak pernah berada di kampung.
“Kepala desa itu seperti tidak ada. Jabatan ada, orangnya tidak. Kalau begini, siapa yang sebenarnya mengelola desa dan uang DBH?” kata seorang warga dengan nada sinis.
Lebih memprihatinkan, kantor desa dilaporkan mati total. Setiap hari tertutup, tanpa pelayanan, tanpa aparatur.
“Kantor desa itu cuma bangunan kosong. Tidak ada pelayanan, tidak ada pegawai. Negara benar-benar absen di Kawasi,” kecam warga lainnya.
Sorotan paling keras diarahkan pada Inspektorat. Warga mengakui Inspektorat memang sempat datang ke Kawasi, namun kehadiran itu dinilai hanya menggugurkan kewajiban.
“Inspektorat datang, tapi kami tidak lihat ada pemeriksaan. Tidak ada panggil warga, tidak ada buka data, tidak ada hasil. Datang, lihat-lihat, lalu pergi. Kalau begitu, untuk apa pengawasan?” ujar warga dengan nada geram.
Warga menilai, jika Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan secara serius, maka:
- sisa dana ratusan juta sudah jelas,
- kepala desa yang absen bertahun-tahun sudah dievaluasi,
- kantor desa tidak mungkin dibiarkan mati tanpa pelayanan.
“Kalau semua ini dibiarkan, berarti pengawasan cuma sandiwara. Yang rugi rakyat,” tegas warga.
Tak hanya DBH Rp4 miliar, warga juga menyebut DBH tahap I dan tahap II sebelumnya diduga masih menyisakan dana, namun tak pernah dilaporkan ke publik. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa DBH dikelola tanpa transparansi dan akuntabilitas.
Kini warga Kawasi menyimpulkan kondisi desanya dalam satu kalimat keras:uang ada, pemimpin tidak ada, pengawasan tidak berfungsi.
Warga mendesak audit total dan terbuka, pemeriksaan menyeluruh terhadap kepala desa, aparatur, dan panitia DBH, serta evaluasi serius terhadap Inspektorat. Jika tidak, kasus DBH Kawasi dikhawatirkan menjadi contoh nyata pembiaran penyimpangan uang publik di tingkat desa.
“Kalau ini tetap dibiarkan, berarti negara sedang memberi contoh buruk: uang rakyat bisa hilang, pejabat bisa menghilang, dan pengawas cukup datang lalu diam,” tutup warga dengan nada keras.
Redaksi: Draken/”
