HALSEL, faktahalmahera.com – Aroma dugaan korupsi di Desa Tawa, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut) kembali terjadi yang melibatkan Kades Bahtiar Hi. Hakim.
Pasalnya, Kepala Desa Tawa, Bahtiar Hi. Hakim, menjadi sorotan tajam setelah diduga menggelapkan gaji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan insentif petugas Badan Sara Masjid.
Tak main-main, Bahtiar diduga menahan gaji anggota BPD 2023, Udin Umar, selama lima bulan.
Selain itu, insentif dua petugas Badan Sara, Hi. Taslim dan Alhasan, juga raib tanpa alasan yang jelas.
“Setiap saya tanya soal gaji, jawabannya berputar-putar. Mulai dari alasan saya tinggalkan tugas sampai klaim bahwa dana sudah dikembalikan ke kas negara. dan yang terakhir di tanyakan Ketua BPD Kades bilang Nanti cek data dulu, Tapi sampai sekarang, tidak ada kejelasan ” ungkap Udin kepada Okebaik.id, Senin (29/4/2025), dengan nada kecewa.
Bukan hanya itu, dugaan manipulasi juga terjadi dalam penyaluran bantuan sosial desa. Warga penerima BNBA Sembako, seperti Ulfa Sidikin dan Ali Arahman, mengaku tidak pernah menerima bantuan tahap Januari–Maret 2025, meski nama mereka masih tercatat aktif di Dinas Sosial. Namun Kades berdalil Keduanya suda tidak terdaftar lagi.
Lebih mengagetkan lagi, istri Kepala Desa, Nur Hamsa M. Nur, justru terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), di saat banyak janda miskin dan lansia yang seharusnya lebih berhak, malah terabaikan.
“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini kejahatan terorganisir untuk memperkaya keluarga sendiri,” tegas Ibra Hi. Jumra, anggota BPD Tawa.
Menanggapi dugaan tersebut, Kepala Desa Bahtiar Hi. Hakim saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp memilih irit komentar. Ia membantah seluruh tuduhan dan menyatakan akan mengambil langkah hukum.
“Informasi itu tidak benar. Saya akan melaporkan balik pihak-pihak yang mencemarkan nama baik saya,” ujar Bahtiar singkat.
Situasi ini memancing amarah warga masyarakat desa Tawa. Mereka mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk turun tangan.
“Kami sudah muak! Ini bukan pertama kali Kades berulah. Kami butuh pemimpin yang melayani rakyat, bukan memperkaya diri sendiri,” seru seorang tokoh masyarakat yang meminta namanya dirahasiakan.” **(Sur/fh)
