FAKTAHALMAHERA.COM — DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Timur menggelar konsolidasi organisasi melalui rapat pleno. Forum tersebut menjadi momentum evaluasi internal, khususnya terhadap kinerja Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Halmahera Timur.
Ketua DPC PDI Perjuangan Halmahera Timur, Abdul Gafar Gorotomole, mengatakan rapat pleno merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang dilaksanakan secara berkala untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kerja partai.
Evaluasi tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga kinerja anggota fraksi di DPRD, kedisiplinan dalam menjalankan tugas, tingkat kehadiran dalam agenda DPRD hingga kemampuan menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Rapat pleno ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap keterwakilan PDI Perjuangan di DPRD, termasuk kedisiplinan menjalankan tugas sebagai anggota DPR serta penyerapan aspirasi masyarakat,” kata Gafar kepada media ini, Senin (21/09/2026).
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi partai dalam memberikan arahan kepada anggota fraksi agar lebih maksimal menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Gafar juga meminta anggota Fraksi PDI Perjuangan mencermati kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terutama terhadap program yang memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah.
Persoalan tersebut, kata dia, perlu ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPRD agar pelaksanaan program pemerintah daerah tidak berhenti pada perencanaan dan penganggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Anggota fraksi harus mencermati OPD yang penyerapan anggarannya masih rendah dan menindaklanjutinya melalui fungsi pengawasan DPRD,” ujarnya.
Selain mengevaluasi kinerja fraksi, rapat pleno juga membahas penguatan struktur organisasi PDI Perjuangan di Kabupaten Halmahera Timur.
Gafar menyebut struktur DPC dan PAC telah terbentuk. Tahapan berikutnya diarahkan pada pembentukan kepengurusan ranting dan anak ranting di setiap desa.
“Kita masih fokus pada penataan organisasi dan pembentukan struktur dari tingkat DPC, PAC hingga ranting. Selanjutnya kami akan mendorong pembentukan pengurus ranting dan anak ranting di setiap desa,” jelasnya.
Menurut Gafar, penguatan struktur hingga tingkat bawah dinilai penting agar komunikasi antara partai dan masyarakat berjalan lebih efektif serta aspirasi dari desa dapat dihimpun dan diperjuangkan melalui jalur organisasi maupun lembaga legislatif.
Sementara terkait perkembangan politik ke depan, DPC PDI Perjuangan Haltim masih menunggu perkembangan regulasi penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat maupun daerah.
Gafar menegaskan konsolidasi tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga menjadi ruang untuk membenahi berbagai kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas organisasi.
“Yang menjadi kekurangan dalam konsolidasi harus kita benahi dan mantapkan kembali. Kami tetap fokus melengkapi struktur organisasi hingga tingkat ranting serta menjalankan tugas dan fungsi partai dengan baik,” katanya.
Dalam rapat pleno tersebut, sejumlah rekomendasi turut dihasilkan, antara lain peningkatan kedisiplinan anggota fraksi, penguatan penyerapan aspirasi masyarakat serta perhatian terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah sektor pertambangan. Gafar mengatakan berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat terkait aktivitas pertambangan perlu mendapat perhatian serius dan dikawal melalui fungsi pengawasan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan.
Menurutnya, aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas politik dan kelembagaan anggota DPRD, termasuk ketika menyikapi berbagai persoalan yang muncul di wilayah pertambangan.
Dengan hasil pleno tersebut, DPC PDI Perjuangan Haltim mendorong seluruh jajaran partai, khususnya anggota fraksi di DPRD, untuk meningkatkan disiplin, memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta memastikan fungsi keterwakilan politik berjalan secara maksimal.
Redaksi: Draken/”
