FAKTAHALMAHERA.COM — Konflik antara warga Desa Silang dan Liaro yang berujung pada hilangnya nyawa manusia menjelang Idul Fitri menuai sorotan keras dari Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH). Ketua BARAH, Ady Hi Adam, secara terbuka menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Selatan gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.
Menurut Ady, peristiwa tragis ini tidak bisa dilihat sebagai kejadian spontan semata. Ia menegaskan bahwa konflik tersebut berakar dari persoalan administratif yang tidak ditangani secara serius, hingga akhirnya berkembang menjadi konflik sosial yang memicu kekerasan.
“Ini bukan sekadar konflik biasa. Ini adalah akumulasi dari pembiaran. Masalah administratif dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, hingga akhirnya meledak menjadi konflik sosial yang merenggut nyawa,” tegas Ady Hi Adam kepada media ini, Minggu (22/03/2026).
Ia mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir Desa Silang kerap dilanda konflik yang berulang. Kondisi ini seharusnya menjadi alarm dini bagi pemerintah daerah untuk segera turun tangan melakukan mediasi dan pencegahan. Namun yang terjadi, kata dia, justru sebaliknya—pemerintah dinilai tidak menunjukkan kepekaan dan respons cepat.
“Desa Silang ini bukan baru sekali bermasalah. Konflik sudah beberapa kali terjadi. Pertanyaannya, di mana peran pemerintah selama ini? Kenapa dibiarkan sampai jatuh korban?” ujarnya.
BARAH menegaskan bahwa pemerintah daerah sejatinya adalah “rumah” bagi masyarakat. Dalam setiap persoalan yang mengancam ketertiban dan keamanan, pemerintah wajib hadir sebagai penengah dan penyelesai konflik. Ketika peran itu tidak dijalankan, maka potensi konflik horizontal akan semakin besar.
Ady juga menyoroti lemahnya peran pemerintah di tingkat desa dan kecamatan. Ia menilai, jika kepala desa dan camat tidak mampu menyelesaikan persoalan, maka pemerintah kabupaten tidak boleh tinggal diam dan harus segera mengambil alih penanganan.
“Jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Kalau di desa dan kecamatan tidak mampu, maka kabupaten harus turun. Ini soal nyawa manusia, bukan sekadar administrasi,” tegasnya.
Lebih jauh, Ady mempertanyakan legitimasi penghargaan pelayanan terbaik yang pernah diraih Pemda Halsel. Menurutnya, indikator pelayanan publik tidak bisa hanya diukur dari aspek administratif semata, melainkan harus mencakup jaminan keamanan, ketenangan sosial, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Kalau pelayanan disebut terbaik, kenapa konflik bisa berulang dan sampai menelan korban jiwa? Ini ironi. Pelayanan itu bukan hanya soal kertas dan birokrasi, tapi soal bagaimana masyarakat merasa aman dan terlindungi,” katanya.
BARAH juga mendesak agar pemerintah daerah lebih cermat membaca potensi konflik, khususnya yang berangkat dari persoalan administratif. Pemerintah diminta tidak hanya sibuk dengan agenda di luar daerah, tetapi benar-benar hadir di tengah masyarakat untuk memastikan stabilitas sosial tetap terjaga.
Selain itu, Ady Hi Adam secara tegas mendesak Polres Halmahera Selatan untuk menetapkan Desa Silang sebagai zona merah. Langkah ini dinilai penting guna mengantisipasi potensi konflik susulan serta menjamin keamanan masyarakat di wilayah tersebut.
“Penetapan zona merah penting sebagai langkah preventif. Negara harus hadir memberikan rasa aman. Jangan tunggu jatuh korban berikutnya,” tegasnya lagi.
Tak hanya itu, BARAH juga mendesak Pemerintah Daerah Halmahera Selatan untuk segera mengevaluasi Kepala Desa Silang yang dinilai tidak mampu mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang berulang di wilayahnya. Menurut Ady, kepemimpinan di tingkat desa harus diisi oleh figur yang responsif dan mampu meredam potensi konflik sejak dini.
“Evaluasi harus dilakukan. Jika tidak mampu mengelola situasi dan menjaga kondusivitas wilayah, maka perlu ada langkah tegas dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penilaian terhadap kinerja kepala desa harus dilakukan secara objektif berdasarkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.
Terlebih, konflik yang terjadi di wilayah Silang dan Liaro disebut memiliki keterkaitan kekerabatan dengan lingkaran keluarga besar Bupati Halmahera Selatan. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk memastikan konflik ini diselesaikan secara adil dan tuntas.
“Ini bukan sekadar konflik antarwarga biasa. Ada relasi sosial dan kekerabatan yang harus ditangani dengan bijak. Pemerintah tidak boleh lepas tangan,” ujarnya.
Di tengah kritik keras tersebut, BARAH tetap memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang dinilai sigap mengambil langkah cepat untuk mencegah meluasnya konflik. Namun demikian, Ady menegaskan bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.
Ia mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa dalam peristiwa tersebut.
“Penanganan cepat sudah dilakukan, itu patut diapresiasi. Tapi jangan berhenti di situ. Pelaku harus segera ditangkap dan diproses hukum agar ada efek jera,” katanya.
Di akhir pernyataannya, BARAH menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mencari akar persoalan konflik. Tanpa langkah konkret dan serius, konflik serupa dikhawatirkan akan terus berulang.
“Ini harus jadi pelajaran serius. Cari akar masalahnya, selesaikan sampai tuntas. Jangan sampai konflik seperti ini terus terjadi dan masyarakat yang menjadi korban,” tutup Ady Hi Adam.
Redaksi: Draken/”
